By 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara terkait tudingan 3 menteri Jokowi. Anies Baswedan sendiri disentil oleh tiga menteri terkait bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat DKI Jakarta. Menteri tersebut di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Anies Baswedan mengklaim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sengaja memberi bantuan sosial lebih dulu dibanding Pemerintah Pusat. Hal tersebut dilakukan, kata Anies, agar tidak terjadi kelaparan saat penerapan PSBB. "Jadi dengan begitu masyarakat di DKI yang rentan mereka akan bisa survive karena kebutuhan pangannya terpenuhi.
Jadi itu yang kita lakukan dan kita memutuskan untuk memberikan bantuan ini awal agar seperti yang katakan saya tadi tidak ada krisis pangan," kata Anies Baswedan dikutip dari ILC. Anies Baswedan mengatakan bila ada krisis pangan maka dampaknya akan semakin meluas. "Kalau ada krisis pangan kebutuhan pangan tidak terpenuhi, konsekuensinya sudah terbayang,
Akan ada masalah sosial dan ini di Jakarta risikonya menjadi besar Nah ini yang kita lakukan kemudian berjalanlah itu, Sudah berjalan lancar tidak ada masalah dan antar jajaran juga tahu, wong ini kesepakatan bersama," kata Anies Baswedan.
Anies Baswedan menceritakan ia sempat melaporkan terkait pemberian bansos dalam rapat bersama sejumlah menteri. "Pada waktu itu tanggal 2 April dan mereka tahu, Dan 9 April itu ada rakor dipimpin oleh Pak Mendagri,
Pak Mendagri berinisiatif untuk melakukan rakor dengan semua menteri di situ hadir juga semua Menko, Mensos, semua menteri menteri yang relevan. Pada pertemuan tanggal 9 itu pun saya laporkan pada semuanya bahwa DKI Jakarta mulai hari ini tanggal 9 mulai membagikan sosial bantuan kepada keluarga keluarga, Sebelum bantuan Pemerintah Pusat dimulai untuk memastikan tidak ada kekurangan pangan di Jakarta," kata Anies Baswedan.
Ketika itu penyaluran bansos berjalan lancar kata Anies Baswedan. Namun kemudian muncul tudingan bahwa penerima bansos tersebut sama dengan Pemerintah Pusat. "Ini lancar enggak ada masalah, baru kemudian minggu lalu muncul problem ketika Pak Menteri bertanya 'kok penerimanya sama'
Muncul polemik, muncul 'kok double' kemudian ada pertanyaan ini bagaimana dengan Jakarta dan DKI, bagaimana kesepakatan dulu?" kata Anies Baswedan. Menurut Anies Baswedan kesepakatan awal jumlah penerima sudah disepakati. "Kesepakatan dulu kan ada 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang,
Nah Bang Karni dan semua hadirin ILC yang semua kita hormati," kata Anies. Anies Baswedan menyinggung pihaknya lebih tahu dibanding para menteri Jokowi. "Bagi kita yang berada di lapangan ya mengetahui secara detail, tahu persis,
Sudah tidak ada diskusi perorang, 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang itu diskusi orang sudah selesai zaman dahulu, Kita sudah bicaranya per keluarga dan bantuan dari Kementerian Sosial pun adalah per keluarga bukan per orang," kata Anies Baswedan. "Artinya sudah sama sama sepakat tidak ada lagi unit orang, adanya unit keluarga," tambah Anies Baswedan.
Anies Baswedan juga membahas soal data double. Menurut Anies Baswedan tak ada bantuan yang double karena ini berbentuk makanan. "Kedua, tentang dobel, tidak ada doubel di sini, karena ini adalah bantuan makanan untuk dikonsumsi
Jadi kalau sebuah keluarga terima paket sembako dari Pemprov DKI Jakarta di tanggal 9 atau 10 lalu terima lagi paket sembako di tanggal 23 dari Pemerintah Pusat itu bukan double, Karena itu habis dikonsumsi antara tanggal 9 sampai 23, Karena kita memang membagikannya untuk kebutuhan seminggu, tujuannya untuk mengisi rongga tadi,
PSBB tanggal 10 pemerintah pusat baru 20, tidak ada yang double, Di hari yang bersama diberi dua paket itu baru bermasalah. Tidak ada istilah double yang ada berkelanjutan," kata Anies Baswedan.
Tonton video selanjutnya :