By 
Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Oce Madril meminta pemerintah membuat tim independen untuk menangani kasus fraud di BPJS Kesehatan. Oce mengkritisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur tentang penanganan kecurangan atau penanganan fraud. "Jadi ini persoalannya sepanjang kita masih menggunakan Permenkes 16 tahun 2019, ini persoalan fraud gak …
Besaran Iuran Peserta JKN-KIS Disesuaikan Kembali, Ini Respon Positif Masyarakat
Sudah sepekan berlalu sejak pemerintah secara resmi menetapkan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 64 Tahun 2020. Perpres ini yang mengatur tentang penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS). Beragam respon bermunculan hingga cuitan “BPJS” sempat mengisi tren teratas di jagad Twitter Indonesia pada 13 Mei 2020 lalu. Meski muncul protes …